“INDORAYON, Pembalakan Hutan Dan Logika Nazi Ala Indorayon”

‘salus populi suprema lex – kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi”

Benarkah demi investasi dan peningkatan ekonomi adalah alasan untuk bisa dipahami dan dibenarkan bagi perampasan hak-hak petani di Tano Batak?

———————————————————————————————————————

Tahun 80-an kepedihan warga Porsea terjadi hanya beberapa jam setelah fajar menyingsing, terjadi longor yang mengerikan dan merenggut nyawa anak manusia, meluluhlantahkan rumah-rumah tak berbekas.
Beberapa minggu lalu, jeritan tangis dan penderitaan warga Humbang tidak mampu jua mengetuk hati dan kejujuran para penguasa untuk memberikan hak-hak warganya. Tanah dirampas dan “haminjon” (kemenyan) sumber penghidupan ditebas tak besisa. Semuanya demi investasi kapitalisme, yang merugikan rakyat.

Beberapa hari yang lalu tragedi kemanusiaan terjadi lagi, mengingatkan kita akan banyaknya tragedi lain yang pernah terjadi sebagai akibat dari pembalakan oleh indorayon. Banjir bandang kali ini “bersilaturahmi” di Sabulan, Pulau Samosir.

Seperti biasa, pemerintah berusaha melihat sisi paling dangkal dari suatu peristiwa: tragedi ini adalah bencana alam. Ironis, memiriskan hati dan sangat emosional ketika kita mendengar pernyataan ini.

Indorayon sendiri tampak tak sedikit pun memberi perhatian pada semua kisah ini. Tetap saja mereka asyik dengan hobbi lama mereka “menebas pohon”. Media massa dan dunia maya berusaha menyajikan foto-foto, fakta dan informasi seputar tragedi. Tak perlu dihitung berapa kerugian, tak perlu lagi dirilis berapa kerugian. Ada begitu besar dampak yang harus ditanggung para korban. Bala bantuan datang, pernyataan simpati yang begitu besar mengalir. Tetapi tetap saja mereka menderita, merasakan sakit, tak hanya secara material, emosi, mental dan moral jatuh.

Pemerintah bersikukuh menyatakan peristiwa-peristiwa kemanusiaan ini adalah bencana alam yang tak bisa dihentikan. Ketika banyak pihak mempertanyakan keberadaan indorayon dan pengaruh buruknya, seperti biasa pemerintah berjanji akan memperhatikan dan membantu. Tentu saja, kenyataan di lapangan berbicara lain Faktanya, serangan alat-alat indorayon masih saja beroperasi dan bebas tanpa halangan. Hutan menjadi gundul, pohon berusia ratusan tahun dan warisan para leluhur habis, tanah ulayat dirampas. Mereka dibiarkan bebas melakukan kegiatan terlarang itu. Dan pembalakan hutan ini mengakibatkan terancamnya kehidupan ribuan jenis flora dan fauna di hutan alam.

Dalam retrospeksi, pada intinya tidak ada sesuatu yang baru dan mengejutkan dengan terjadinya tragedi banjir bandang baru-baru ini. Sejak lama, indorayon selalu berusaha menutup-nutupi operasi-operasi liar mereka. Masih banyak korban di tempat lain yang belum terekspos secara luas. Sejak lama pula, sudah terjadi intimidasi-intimidasi bagi pro-korban dan penentang kebijakan pemerintah terhadap operasional indorayon. Sudah sejak lama kehadiran indorayon menimbulkan kerusakan ekosistem di sekeliling danau toba. Hutan-hutan di sekitar danau toba mengalami kegundulan akibat penebangan kayu pinus dan jenis kayu lainnya untuk diolah menjadi pulp. Debit air Sungai Sigeaon yang melintasi Tarutung mengalami penurunan cukup besar. Gagalnya proyek listrik menggunakan turbin di Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi ditengarai akibat penurunan debit air dan kekeringan yang melanda Sungai Lau Renun.

Terdapat beberapa pelanggaran hak azasi manusia yang dilakukan oleh indorayon dengan memanfaatkan kedekatan mereka dengan aparat keamanan. Salah satunya adalah pengabaian tanah ulayat di beberapa wilayah di daerah tapanuli yang meliputi beberapa kabupaten. Pada Juni 1987, terjadi longsoran hebat menutupi 15 hektar lahan sawah penduduk desa Sianipar, dengan kerugian yang sangat besar dan mustahil bisa dihitung dengan uang semata. Pada November 1989, terjadi bencana longsor di Desa Bulu Silape yang mengakibatkan korban tewas penduduk 13 orang dan 3 orang luka, terjadi akibat adanya pengerukan tanah dan batu di Dolok Tampean untuk tujuan pembukaan jalan indorayon.

Terjadi penangkapan dan tindakan represif terhadap penduduk yang berusaha menuntut ganti rugi secara wajar akibat adanya pembebasan lahan untuk lokasi pabrik indorayon. Pecahnya laguna penampungan limbah cair (aerated lagoon) pada Agustus 1988 dan Maret 1994 yang berakibat pada tumpahan limbah cair ke Sungai Asahan dan merusak rumah-rumah penduduk sekitar sungai dan sekaligus mencemari Sungai Asahan. Pada tahun 1993, terjadi kehebohan besar di Tapanuli Utara, yaitu ledakan tabung gas chlorine, menyebabkan kepanikan besar, termasuk masyarakat Porsea yang sangat terpengaruh oleh situasi. Juli 1998, ketika terjadinya aksi penuntutan penutupan indorayon di Desa Sirait Uruk-Porsea sebanyak 12 orang penduduk mengalami tindakan kekerasan fisik dan mental yang dilakukan oleh aparat keamanan yang disinyalir dibayar oleh indorayon.

Oktober 1998 indorayon melakukan pelanggaran hak-hak anak denga eksploitasi hak anak dengan memobilisasi anak-anak dalam aksi unjuk rasa demi kepentingan indorayon ; dimana hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 sebagai bagian dari ratifikasi Konvensi PBB. Tahun 2003, 16 pemimpin demonstrasi penolakan indorayon ditangkap dan dipenjarakan, menyebabkan terjadi demonstrasi dan bentrok dengan aparat keamanan di Simpang Sigura-gura, Porsea. Ketika itu April 2003 bertepatan dengan Paskah dan hari bumi bersama para pemimpin agama malakukan aksi damai penolakan indorayon. Saat itu, terjadi huru-hara yang disengaja dimana dengan kawalan polisi secara tiba-tiba konvoi truk indorayon menerobos kerumunan massa menyebabkan kekacauan dan kepanikan spontan. Ketika itu, Uskup Mgr. A. G. Pius Datubara, OFM.Cap. dengan perasaan sedih begitu mendalam menyampaikan pernyataan atas kejadian itu sebagai “indikasi kesombongan hidup, pelecehan agama, kemanusiaan, hak-hak asasi rakyat petani Porsea, serta pelecehan peradaban oleh kuasa duit dan kuasa bedil”.

Sejak awal pendirian indorayon, ternyata sudah terjadi keanehan. Hanya dua tahun sejak didirikan 26 April 1983 dengan nama PT. Inti Indorayon Utama, mereka berhasil mendapat status PMDN, lokasi pabrik seluas 200 hektar di Sosor Ladang-Silosung, Porsea, memperoleh hak pengusahaan hutan (HPH) seluas 150.000 hektar, termasuk pinus merkusi yang legendaris itu di Sumatera Utara. Akan tetapi saat itu indorayon belum memperoleh ijin AMDAL Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, dimana ijin tersebut baru dibicarakan dan diproses pada Mei 1985. Jelas sekali, pada awal beroperasinya jika dinilai dari tinjauan Analisis Kelayakan Pabrik maka indorayon tidak memenuhi standar kelayakan. Oleh karena itu, pendirian indorayon telah menyalahi aturan pendirian pabrik, dimana AMDAL adalah salah satu unsur sangat menentukan bagi kelayakan.

Pertanyaannya :
Masih perlukan bukti-bukti lainnya untuk menutup indorayon?
Masih perlukan korban-korban hidup dan mati lainnya akibat perbuatan indorayon supaya vonis “tutup indorayon” dikeluarkan?

Untuk mencapai tujuan, indorayon sudah lazim menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi mental untuk “membunuh” karakter dan upaya represif terhadap kaum yang menyuarakan suara rakyat. Indorayon sangat percaya bahwa pendekatan terror dan intimidasi adalah cara efektif untuk menaklukkan para penentang. Logika ini juga digunakan terhadap kaum perempuan dan orang-orang yang lemah dan tak mampu melakukan perlawanan baik secara fisik maupun secara hukum, sebab kedudukan hukum mereka sebenarnya tidak pada posisi yang sama.

Logika indorayon ini sepertinya mengadopsi secara halus pada logika pemikiran Nazi sebelum perang dunia II. Bagi Hitler dan kroni-kroninya, melenyapkan kaum Yahudi adalah pekerjaan yang terpuji, sangat wajar dan tak ada salahnya sebab para korban sebenarnya bukanlah manusia yang sederajat dengan kaum ras arya. Demikian pula indorayon, dengan cara berbeda tetapi konsep berpikir yang sama, indorayon melakukan upaya kriminalisasi, pembunuhan karakter, intimidasi fisik dan mental, memecah belah warga, menyumpal mulut demonstran dan orang-orang vocal, praktik suap kepada kaum akademis dan intelektual untuk memutarbalikkan fakta, membalikkan opini dan fakta dengan melalui media yang bisa dibayar dengan uang.

Pertanyaannya:
Benarkah demi investasi dan peningkatan ekonomi adalah alasan untuk bisa dipahami dan dibenarkan bagi perampasan hak-hak petani di Tano Batak?

Siapa pun tahu bahwa keberadaan indorayon di Porsea tidak mampu memberikan pengaruh yang baik dan besar bagi warga Porsea secara khusus, Tapanuli secara luas. Sebagai perusahaan yang dimiliki oleh konglomerat, disinyalir indorayon memiliki kedekatan dengan penguasan dan dibekingi secara kuat oleh praktik-praktik kotor di lingkaran kekuasaan. Seiring dengan itu pula, banyak kaum terdidik dan petinggi dan orang kuat keturunan Batak masuk dalam lingkaran praktik keserakahan indorayon.

Mereka ini secara terang-terangan selalu memproklamirkan diri sebagai orang yang selalu memperjuangkan Tano Batak, memajukan orang Batak, bahkan secara lugas sekaligus munafik menyatakan dirinya menentang indorayon. Tetapi sesungguhnya, mereka memasang perangkap untuk mengetahui dan mencari tahu siapa-siapa saja penentang indorayon. Dan jika dianggap berbahaya, maka cara-cara kotor dan praktik menghalalkan segala cara menjadi pilihan terkahir untuk mengurangi dan menetralisis pengaruhnya.

Pemerintah sendiri sepertinya menutup mata terhadap ekses-ekses negatif dan merugikan yang ditimbulkan oleh operasional indorayon
. Pada Juli 1998, Menteri Negara Lingkungan Hidup Dr. Panangian Siregar memutuskan penutupan indorayon. Ironisnya, pada Oktober 1998 sang mentri yang sama pula membuka kembali operasional indorayon.

Keputusan un-logic lainnya adalah Keputusan Kabinet 10 Mei 2000. Isinya tiga butir: PT IIU (1) dikenakan persyaratan ketat menggantikan SKB 1986 (SKB Menristek/Ketua BPPT dan Meneg KLH mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi indorayon pada November 1986); (2) boleh beroperasi, tetapi hanya pulp tanpa rayon, setelah mematuhi persyaratan itu, dan setahun kemudian diaudit untuk menentukan boleh-tidaknya buka; (3) melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada masyarakat bahwa beroperasinya pabrik “akan menyebabkan turunnya kualitas lingkungan yang akan mempengaruhi kenyamanan” mereka. Keanehan terjadi ketika diketahui apa yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut. Keputusan Kabinet itu diambil berdasarkan keputusan Menneg LH Dr A Sonny Keraf, 8 Mei 2000.

Dalam keputusan itu pertama ditegaskan, “Apa pun pilihan yang akan diambil, mohon masalah pelanggaran pidana dan ganti rugi terhadap penduduk tetap menjadi tanggung jawab PT IIU.” Lalu dirinci dua butir pertimbangan (1) Sejak awal kegiatan PT IIU sudah menimbulkan pertentangan karena lokasinya yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan, dan dampak negatifnya sulit ditanggulangi. (2) Semakin disadari sekarang bahwa lokasi dan kegiatan PT IIU itu telah melanggar peraturan dan undang-undang.

Kasus indorayon telah berlarut-larut, tetapi tak pernah selesai meskipun sudah melewati kabinet pemerintahan dengan lima presiden. Sejak Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati sampai Susilo Bambang Yudoyono. Doa dan harapan para korban setiap saat pemilu dan pilkada barangkali hamper selalu sama : semoga pemimpin terpilih secara arif dan bijaksana menyelesaikan permasalahan dengan indorayon. Tetapi sampai saat ini, sampai ketika bertambahnya korban, tidak ada jalan penyelesaian yang memberikan hak-hak kepada para korban dan pihak-pihak yang terciderai.

Jelas sekali, dengan segala trik dan praktik busuknya indorayon memperoleh dukungan sangat kuat dari struktur kekuasaan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Itulah alasan mengapa saya mengatakan bahwa mereka mempraktikkan Logika Nazi. Benar-benar biadab dan tak manusiawi.

Pertanyaannya:
Apakah kita harus menunggu sampai semuanya hancur dan habis ditebas segingga kita melakukan reaksi atas aksi indorayon? Masihkah kita terlelap oleh kenyamanan dengan situasi ekonomi sosial yang kita capai sehingga mengabaikan jeritan kepedihan dan kemiskinan ketertindasan kaum kita di Tano Batak?

Lama sebelum saat ini, berbagai kelompok elemen masyarakat telah menyuarakan kontroversi kehadiran indorayon di Porsea. Selama itu pula, tujuan utama penutupan total indorayon tidak pernah tercapai. Peranan gereja sebagai pionir perlawanan pun tidak mampu menghadapi kekuatan struktural di belakang indorayon. Secara lebih parah, banyak pihak yang dulunya menentang indorayon justru berbalik mendukung indorayon. Praktik suap dan angin surga yang disuarakan indorayon berhasil merontokkan idealisme. Tak usah kita pertanyakan berapa gelontoran dana yang dikeluarkan indorayon untuk memberikan beasiswa, fasilitas lainnya kepada para pelajar. Jangan malu pula mengakui, bahwa tokoh gereja tunduk pada praktik kotor indorayon.

Banyak tokoh-tokoh gereja terangkul oleh akal busuk, disuap, disekolahkan, anak-anaknya diberi beasiswa; dengan satu harapan dan tujuan supaya suara-suara penentang indorayon diredam. Maka, jika saat ini kita tidak lagi menemukan dan mendengar dengung suara penolakan dan pemikiran kritis dari tokoh-tokoh gereja, itu adalah karena jitunya strategi dan trik-trik yang dipraktikkan indorayon. Sejalan dengan itu pula, para korban dan warga sekitar indorayon seperti tidak lagi memiliki harapan, apalagi optimisme.

Mereka dilanda kebingungan, ketidaktahuan kemana harus mengadu. Siapa sesungguhnya mengadvokasi mereka. Ketika beberapa lembaga swadaya masyarakat melakukan pendekatan, maka penolakan juga akan datang segencar upaya advokasi. Satu tantangan berat di hadapan para kaum idealis yang peduli pada kaum marginal di Tano Batak.

Mengubah persepsi dan stereotype negative terhadap kehadiran LSM dan organisasi/kelompok yang peduli adalah pekerjaan yang sangat berat, menuntut konsistensi, kesabaran, strategi, teknik pendekatan, sebab para korban mengalami trauma dan ketidakpercayaan. Lebih buruknya lagi, dampak dari traumatik dan lunturnya kepercayaan publik terhadap organisasi seperti ini adalah pengusiran secara kasar dan tidak terterima secara baik, penuh curiga.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, tidak berlebihan bila kelompok / organisasi / lsm harus bekerja keras untuk melakukan advokasi dan menyuarakan harapan dan keinginan para korban. Konsistensi, kekuatan network, idealisme, ketegasan, keberanian, strategi dan teknik konsolidasi, dan penggalangan massa merupakan praktik gerakan pembaharuan yang perlu dikedepankan. Rasa-rasanya tidaklah naïf jika kaum idealis yang peduli secara terang-terangan melakukan gerakan perlawanan terhadap keberadaan indorayon. Kita harus mempertahankan eksistensi kita dan bangso batak sebagai bangsa yang berani dan maju. Jika indorayon berani mengusik bangsa batak maka indorayon harus membayar harga yang sangat mahal : TUTUP INDORAYON!! Tidak cukup hanya ungkapan simpati dan belasungkawa.
SHOW OF FORCE.!!!!

Penulis : salus populi (Facebook)

This entry was posted in Danau_Toba, Opini, Porsea, Sabulan and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s