Press Release Perampasan Tanah Adat di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara

Press Release
Penyerobotan/Perampasan Hutan Adat Sebagai Hak Kolektif Masyarakat di Humbang Hasundutan- Sumatera Utara

Keberadaan hak-hak Masyarakat Hukum Adat/Tanah Adat atau sering disebut Hak masyarakat asli sering terancam oleh kebijakan negara (pemerintah) yang berpihak kepada perusahaan korporasi atau Multinational Corporations (MNCs). Hal ini dilandaskan pada orientasi pembangunan sejak Orde Baru hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang berpihak kepada pertumbuhan ekonomi semata, bukan untuk kesejahteraan rakyat dan pemerataan pendapatan.

Akibatnya, ”negara menjadi penyedia sarana dan prasarana bagi kaum pemodal tanpa memperhatikan aspek-aspek yang merugikan rakyat”. Dalam proses aktivitas pemodal apakah itu dalam negeri maupun asing, negara sering mengorbankan rakyat sebagaimana yang dialami oleh Komunitas Masyarakat adat dari di Sumatera Utara yaitu:

1. Komunitas Masyarakat adat Keturunan Ama Raja Medang Simamora beserta borunya yaitu: Simanullang, Samosir dan Purba di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan,
2. Komunitas Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Sipitu Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Dalam hal ini negara telah merampas Hutan Adat masyarakat tersebut dan menyerahkannya kepada PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU) yang sekarang bernama PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL), Tbk yang berlokasi di Sosor Ladang Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Hal ini dilakukan negara melalui pemberian izin Hak Pengelolaan Hutan/Hak Pengelolaan Hutan-Tanaman Industri (HPH/HPH-TI).

1. Perampasan Tanah Adat Masyarakat Adat Keturunan Ama Raja Medang Simamora

Sekitar tahun 1994, PT. TPL, Tbk telah melakukan penebangan terhadap tanaman pinus hasil penghijauan di areal Tanah Adat/Hutan Adat keturunan Ama Raja Medang Simamora. Kemudian pada tahun 1996 areal tanah adat ini langsung ditanami oleh PT. Inti Indorayon Utama (sebelum berganti nama menjadi PT. TPL, Tbk) dengan eukalyptus tanpa persetujuan masyarakat adat keturunan Ama Raja Medang Simamora, dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah menjadi areal HPH/TI PT.TPL.

Dalam sejarahnya, masyarakat adat keturunan Ama Raja Medang Simamora beserta borunya yakni: Simanullang, Samosir dan Purba telah memiliki dan mengelola tanah adat Sitakkubak yang terdiri dari tanah Parpolasan, Hite Tano, Pas/Rabi, dan Parlogologoan secara turun temurun sejak ± 250 tahun lalu (mulai tahun 1760) atau sekitar 11 generasi sampai sekarang. Dimana dulunya tanah tersebut ditanami dengan jeruk, kopi, padi, tembakau, dan tanaman lainnya. Kami juga memungut hasil kemenyan dari areal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Proses Hukum / Kriminalisasi terhadap Masyarakat
Selain itu, masyarakat juga menjadi bulan-bulanan proses hukum yang tidak sah, sebab dengan alasan yang tidak jelas pada tanggal 11 Januari 2010 tiba-tiba salah seorang dari anggota masyarakat adat (Sudung Simamora) mendapat surat panggilan dari pihak Polsek Kecamatan Doloksanggul atas pengaduan pihak TPL dengan tuduhan melakukan pencurian kayu eucalyptus milik TPL.

2. Perampasan Tanah Adat Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Sipitu Huta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara

Pada bulan Juni Tahun 2009 yang lalu, pihak PT TPL,Tbk bersama para kontraktornya melakukan penebangan kayu di atas areal Tombak Haminjon (Hutan Kemenyan) milik masyarakat adat desa Pandumaan dan Sipiti Huta (700 KK masyarakat adat desa Pandumaan dan Sipitu Huta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara). Mereka bukan hanya menebang kayu alam, tetapi juga pohon kemenyan, dan menanami areal bekas penebangan tersebut dengan tanaman eucalyptus. Mereka juga membuka jalan di areal hutan kemenyan dengan menggunakan limbah padat TPL sebagai pengganti aspal untuk pengeras jalan. Alasan pihak TPL melakukan penebangan dan mengusahai areal tersebut adalah karena mereka memiliki ijin HPH/TI yang diberikan pemerintah dalam hal ini pihak Menteri Kehutanan antara lain:

Areal Tombak Haminjon seluas kurang lebih 4100 Ha ini, sebenarnya sudah dimiliki dan diusahai masyarakat adat desa pandumaan dan sipitu huta secara turun temurun sejak 300-an tahun yang lalu secara hukum adat yang hidup, diyakini, ditaati hingga sekarang. Areal ini merupakan identitas diri masyarakat desa Pandumaan dan Sipitihuta sebagai masyarakat adat dan merupakan sumber mata pencaharian utama bagi mereka. Dari areal inilah masyarakat dari 2 (dua) desa tersebut memperoleh sumber kehidupan.
Alasan pihak TPL melakukan penebangan dan mengusahai areal tersebut adalah karena mereka memiliki ijin HPH/TI yang diberikan pemerintah dalam hal ini pihak Kehutanan antara lain:

1. SK Menhut No. 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992, mendapat perobahan dengan SK Menhut No. SK.351/Menhut-II/2004 tentang perubahan kedua atas keputusan Menhut no. 493/Kpts-II/1992 tentang pemberian HPHTI kepada PT IIU. SK Menhut ini hanya merobah nama, dari PT IIU menjadi PT TPL. Sedangkan luasannya tetap 269.069 Ha.
2. SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas + 3.742.120 Ha, khususnya menyangkut lahan kemenyan milik warga 2 desa.
3. Surat Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Humbang Hasundutan, Nomor 522.21/2075.A/DPK-X/2008 tertanggal 28 Oktober 2008, perihal Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan.
4. Surat Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Nomor 552.21/0684/IV, tertanggal 29 Januari 2009, perihal Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT.TPL tahun 2009.

Proses Hukum / Kriminalisasi terhadap Warga Desa Pandumaan dan Sipituhuta
Atas tindakan pihak TPL ini, masyarakat adat dua desa melakukan penolakan dan protes, melarang dan menghentikan tindakan penebangan yang dilakukan pihak TPL bersama para kontraktornya. Penolakan dan protes warga atas penebangan Hutan Adat warga dari 2 (dua) desa tersebut menimbulkan reaksi dari pihak Aparat Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yaitu melakukan proses hukum (kriminalisasi) beberapa warga, yaitu : James Sinambela, Mausin Lumbanbatu, Sartono Lumbangaol, Medialaham Lumbangaol. Bukan hanya itu, aparat Polres Humbang Hasundutan juga melakukan tindakan represif, kebrutalan dan tindakan pemaksaan terhadap warga Desa Sipitu Huta dan Desa Pandumaan, Mengobrak-abrik rumah warga, menggeledah secara paksa rumah warga, menangkap warga secara paksa warga (terjadi 15 Juli 2009).

Proses Hukum terhadap 4 (empat) warga desa tersebut sampai saat ini belum jelas, meskipun berbagai elemen masyarakat (ormas, LSM, tokoh agama, dll) telah mengajukan surat protes atas proses hukum tersebut dan meminta agar proses hukum tersebut dihentikan. Tetapi pihak kepolisian mengabaikannya. Saat ini status ke 4 orang tersebut masih tahanan luar. Adapun pasal yang dituduhkan adalah pasal 187 KUHP Tentang Tindakan Melakukan Pembakaran, pasal 365 KUHP Tentang Pencurian Dengan Kekerasan, pasal 362 KUHP Tentang Pencurian, pasal 170 KUHP Tentang Kekerasan di Muka Umum Secara Bersama-sama, pasal 406 KUHP Tentang Pengrusakan Barang.
Sepanjang pengetahuan dan pengalaman kami dalam mengelola tanaman kemenyan, bahwa tanaman kemenyan termasuk tanaman endemik yakni hanya dapat tumbuh dengan baik di tempat tertentu di bumi yang salah satunya adalah di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya di Kecamatan Pollung. Tanaman kemenyan juga hanya bisa tumbuh dan menghasilkan dengan baik apabila tumbuh bersama tanaman kayu alam lainnya yang berfungsi sebagai tanaman pelindung. Sehingga tanaman kemenyan ini sepatutnya harus dilindungi dari kepunahan.

Jika melihat hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dalam hal ini negara dan PT. TPL, Tbk telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kami sebutkan di bawah ini:

1. Pemberian izin HPH/HPH-TI terhadap PT. TPL atas areal tanah adat Komunitas Masyarakat adat Keturunan Ama Raja Medang Simamora beserta borunya yaitu: Simanullang, Samosir dan Purba dan Komunitas Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Sipitu Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara merupakan pelanggaran Hak-hak warga Negara (HAM) baik secara kolektif maupun perorangan sebagaimana diakui eksistensinya dalam konstitusi dan peraturan lainnya
2. Pemberian izin/ HPH-TI kepada PT. TPL bertentangan dan tidak sesuai dengan kebijakan pengelolaan Hutan Adat berdasarkan UU. No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan peraturan lainnya.
3. Perampasan Tombak Haminjon/ penebangan Tumbuhan Kemenyan milik warga dari 2 (dua) desa Pandumaan dan Sipitu Huta tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup
4. Penebangan tumbuhan kemenyan milik warga dari 2 (dua) desa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum PT. TPL, Tbk baik perdata maupun pidana berdasarkan UU. No. 41 Tahun 1999.
5. Negara (pemerintah) telah melakukan perbuatan melawan hukum baik pidana berdasarkan UU. No. 41 Tahun 1999, perdata maupun administrasi negara atas pemberian izin HPH/HPH-TI kepada PT. TPL di atas Tanah Adat/ Hutan Adat Komunitas Masyarakat adat Keturunan Ama Raja Medang Simamora beserta borunya yaitu: Simanullang, Samosir dan Purba dan Komunitas Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Sipitu Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dari 2 (dua) desa tersebut.
6. Perampasan Hutan adat Komunitas Masyarakat adat Keturunan Ama Raja Medang Simamora beserta borunya yaitu: Simanullang, Samosir dan Purba dan Komunitas Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Sipitu Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara menghilangkan hak-hak masyarakat adat baik hak-hak sipil dan politik terutama hak-hak ekonomi, soal dan budaya karena masyarakat telah kehilangan mata pencahariannya atas perampasan Hutan adat tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan ini kami Komunitas Masyarakat adat Keturunan Ama Raja Medang Simamora dan Komunitas Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Sipitu Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara meminta dan mendesak Pemerintah dan Kepolisian RI melakukan hal-hal yang kami sebutkan di bawah ini:

1. Memberikan pengakuan dan perlindungan hak atas kepemilikan kami keturunan Ama Raja Medang Simamora beserta borunya Simanullang, Samosir dan Purba yang telah memiliki dan mengelola tanah adat Sitakkubak tersebut sejak ± 250 tahun lalu (mulai tahun 1760) atau sekitar 11 generasi sampai sekarang.
2. Mengeluarkan tanah adat Sitakkubak (tano Parpolasan, Hite Tano, Pias/Rabi dan Parlogologoan) dari Konsesi atau RKT (Rencana Kerja Tahunan) PT. TPL,Tbk yang saat ini sedang mengajukan RKT 2010 kepada Menteri Kehutanan RI melalui Dinas Kehutanan tingkat I dan tingkat II.
3. Memberikan pengakuan dan perlindungan hak kepemilikan Komunitas Masyarakat Adat desa Pandumaan dan SipituHUTA atas areal Tombak Haminjon seluas kurang lebih 4100 Ha.
4. Mencabut segala ijin yang diberikan kepada pihak PT TPL dan pihak lainnya di atas areal Hutan adat Komunitas Masyarakat adat Keturunan Ama Raja Medang Simamora beserta borunya yaitu: Simanullang, Samosir dan Purba dan Komunitas Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara
5. Merevisi peta kehutanan dan mengeluarkan areal tersebut dari areal kehutanan.

Jakarta, 19 Maret 2010
Hormat Kami,

Komunitas Masyarakat adat Keturunan Ama Raja Medang Simamora dan Komunitas Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Sipitu Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara

(UT OMNES UNUM SINT INSTIUTE)
Contact Person: Suryati Simanjuntak

Sumber : Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika

This entry was posted in Pandumaan - Sipituhuta, Press Release, Tanah Adat and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s