Mencoba Melawan Kembalinya Bau

Trauma masyarakat di seputar pabrik Indorayon yang kini bernama Toba Pulp membuat mereka menolak keras dioperasikannya kembali pabrik itu.

Mengubah nama tak menghilangkan ketakutan. Tahun lalu, PT Inti Indorayon Utama diubah menjadi PT Toba Pulp Lestari, setelah berhenti berproduksi sekitar empat tahun.
Mulai awal Maret ini pabrik bubur kayu ini akan dioperasikan lagi. Dan sejak awal tahun, warga pun kembali unjuk rasa, memprotes akan dioperasikannya lagi pabrik di Kecamatan Porsea, Toba Samosir (dulu termasuk Kabupaten Tapanuli Utara) itu. Trauma masa silam tak cukup dihapus dengan nama dan janji baru.

Benar, kesibukan menjelang pabrik beroperasi tak lagi seramai dulu. Menurut liputan wartawan TRUST, dibandingkan di pertengahan 1990-an misalnya, ketika puluhan truk raksasa kebut-kebutan dengan arogan mengangkut seratusan ton kayu menuju lokasi pabrik di Kecamatan Porsea, sekitar 250 kilometer dari Medan, bisa dikatakan aktivitas yang sekarang cukup rendah hati. Akhir Februari lalu hanya terlihat delapan hingga 10 truk melaju lambat beriringan, masing-masing mengangkut 100-150 ton kayu dari hutan Aek Nauli atau Habinsaran untuk dibawa ke pabrik. Kayu-kayu pun tak tampak mencolok: diselimuti terpal biru. Memang, masih ada sisa-sisa arogansi masa lalu: kawalan dari satuan brigade mobil polisi.

Persiapan dilakukan setelah Jakarta memberikan izin (diwakili empat menteri: Rini Suwandi, Jacob Nuwa Wea, Nabiel Makarim, M. Prakosa), dengan catatan: Toba Pulp harus menjalankan teknologi ramah lingkungan. Pihak pabrik pun terlebih dahulu melakukan permintaan maaf secara formal kepada masyarakat, alam, serta Tuhan karena kerusakan lingkungan yang diakibatkan, dan sikap arogan yang dipamerkannya di masa lalu.

Tapi, hujan sehari di Porsea tak menghapuskan panas setahun. Mereka belum lupa sungai keruh, kulit gatal-gatal, panen menurun, dan atap-atap seng keropos. Mereka juga masih ingat, betapa kekuasaan berpihak pada Indorayon. Tahun 1990, misalnya, 10 wanita tua dihukum enam bulan penjara, dituduh merusakkan tanaman pabrik—padahal, pohon ekaliptus itu ditanam di tanah adat milik keluarga wanita-wanita tersebut.

INTEL-INTEL BERKELIARAN
Itulah; suatu hari, ratusan warga memblokade persimpangan di dusun Sirait Uruk, persimpangan yang niscaya dilalui truk-truk pabrik, karena inilah ”gerbang” masuk Porsea. Mereka membakar ban agar konvoi truk tak bisa lewat. Lalu, tulisan ”Tutup Indorayon” dalam ukuran besar dicatkan pada dua rumah yang tadinya menjadi sekretariat Suara Rakyat Bersama, kelompok penentang Toba Pulp yang dibentuk pada 1998 lalu. Sebelumnya, tiga spanduk raksasa dipasang di lingkungan Porsea—dan segera, polisi menurunkannya.

Di Balige, ibu kota Toba Samosir, warga dengan dukungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak Sahala Tampubolon, Bupati Toba Samosir, untuk menutup pabrik pulp di Porsea ”apa pun namanya”. Selain Kecamatan Porsea dan Balige, masyarakat Lumban Julu, Silaen, dan Uluan pun menentang dioperasikannya Toba Pulp demi kelestarian lingkungan, termasuk Danau Toba.

Di malam hari, warga Porsea mencurigai orang-orang asing yang singgah. ”Kami tak percaya pada orang tak dikenal. Mereka harus diwaspadai,” kata Butarbutar, salah satu yang aktif memprotes Toba Pulp. Ia curiga, katanya, karena belakangan ini intel-intel berkeliaran, terutama di hari-hari truk-truk dengan muatan kayu hendak masuk ke lokasi pabrik.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi, Longgena Ginting, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa pekan silam, 16 warga masih ditahan polisi karena ikut aksi menentang pembukaan kembali Toba Pulp pada 21 November tahun lalu. Di antara mereka adalah tokoh Suara Rakyat Bersama, Musa Gurning, peraih Walhi Award di tahun 2000. Lalu, menurut Ketua Dewan Adat Batak Binsar Simangunsong, menjelang Toba Pulp beroperasi kembali aparat kepolisian menyisir desa-desa, membubarkan warga yang memprotes pembukaan itu. Bahkan, katanya, beberapa rumah penduduk diobrak-abrik aparat.

Mereka yang memprotes Toba Pulp umumnya orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan—sektor yang terkena dampak langsung kerusakan lingkungan hidup. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sumatra Utara Herwin Nasution, dulu, limbah Indorayon yang berupa gas dan cairan mengakibatkan terjadinya hujan asam, penyakit kulit, gangguan saluran pernapasan, dan gangguan syaraf. Hasil penelitian Firman Manurung, ahli kimia lulusan Universitas New South Wales, Australia, menunjukkan air hujan di Porsea di atas ambang bahaya: tingkat keasaman sudah 4,5—derajat keasaman air normal 7,0.

Hujan asam itu merusak pertumbuhan tanaman, terutama ketika memasuki proses perkecambahan dan pembungaan. Hewan ternak yang membutuhkan tanaman sebagai sumber makanannya tentu ikut terpengaruh. Bahkan, atap seng rumah-rumah sekitar pabrik cepat keropos.

KERBAU PUN MATI
Inilah cerita seorang warga Desa Silamosik II, desa berjarak dua kilometer dari pabrik. Ia masih ingat, dua tahun sejak pabrik itu beroperasi, hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi sumber mata pencarian penduduk Silamosik mulai memburuk. Petani hanya memanen bulir-bulir padi kopong. Sebagian padi yang bersisi, ternyata bulir berasnya menjadi tepung saat digiling. Bibit ikan mas yang dibesarkan di sawah, di sela-sela musim tanam padi, setelah beberapa kali hujan turun, kedapatan mati. ”Malah kerbau pun mati, atau sedikitnya sakit-sakitan setelah makan rumput yang diguyur hujan beberapa kali,” kata seorang warga yang lain.

Yang sampai kini masih kontroversial adalah kerusakan lingkungan Danau Toba. Warga setempat (Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Dairi, dan Tapanuli Selatan) di seputar danau menuduh turunnya air di danau kesayangannya itu karena ditebangnya hutan di sekitarnya. Pihak Indorayon kala itu membantah, karena sudah ada penghutanan kembali, meski yang ditanam bukan pinus melainkan ekaliptus. Memang ada pabrik lain yang menggunakan air danau, yakni PT Inalum dan PLTA Asahan. Sampai kini kontroversi masih berlanjut.

Adapun bau busuk yang menyebar dari pabrik, yang tentu saja membuat hidup sehari-hari sangat tidak enak, menurut penelitian Walhi, Labat Anderson Incorporated, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Oktober hingga Desember 1997, berasal dari proses pembuburan dan pemutihan kayu. Untuk proses pembuburan, digunakan proses yang dinamakan sebagai ”kraf process” sedangkan untuk pemutihan ”cloric process”. Kedua proses kimiawi itu menghasilkan zat dan senyawa yang tidak habis pakai, dan ini menimbulkan bau busuk menyengat dan bisa menyebabkan penyakit saluran pernapasan.

Pernah, untuk mencari solusi soal bau ini, Indorayon memasang iklan di Eropa, mencari teknologi penghilang bau. Jawaban datang, dan sungguh berbau pesimistis: hingga saat itu belum ada teknologi yang bisa 100 persen menghilangkan bau dalam proses pembuatan bubur kayu. Yang bisa dilakukan, menguranginya. Indorayon menunjukkan iktikad baiknya: sebelum pabrik diminta tak beroperasi untuk sementara waktu oleh Presiden—waktu itu Habibie—bau yang merebak ke seantero wilayah seputar pabrik sudah berkurang hingga 60-an persen.

Tapi, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa bau yang berkurang tak lagi berbahaya? Hidup dengan bau di mana-mana—dari di jalan, di kamar mandi, sampai kamar tidur—pastilah bukan hidup yang normal. Apalagi, bukti tak langsung dengan nyata ada di hadapan dan dialami warga di Porsea. Semenjak Indorayon ditutup, 1998, kondisi alam berangsur pulih, udara kembali segar, orang-orang tak lagi harus menutup hidung. Mereka kembali menikmati berkaraoke dan film-film tayangan HBO—di Porsea, parabola digital adalah biasa. Ibu-ibu tidak perlu lagi bersusah payah melarang anak-anak mereka bermain-main di bawah guyuran hujan. Juga, puluhan hektare sawah kembali membentang hijau, dan air sungai tampak jernih. Siapa yang merelakan ini semua hilang kembali karena mesin-mesin pembuat bubur kayu menderu berputar lagi?

EMIL SALIM MENOLAK
Tapi, bukankah ada juga yang memetik keuntungan dari pabrik bubur kayu itu? Benar. Selain para karyawan pabrik, juga pedagang di daerah Porsea yang umumnya pendatang, yang buka warung atau toko di Desa Sosor Ladang, Desa Tangga Batu I, Tangga Batu II, Simpang Empat, dan Lumban Sitorus. Tak berarti mereka ini tak mencium bau tak sedap dan tak terguyur hujan asam. Masalahnya, beroperasinya pabrik melariskan rumah makan, kedai minum, toko kelontong, dan warung telekomunikasi mereka. Juga, yang menyewakan rumah untuk karyawan pabrik, mendukung aktif kembalinya Indorayon dengan nama baru.

Mereka-mereka ini, di bulan lalu, misalnya yang tinggal di Desa Siruar—desa terdekat dengan lokasi pabrik—tampak mulai berbenah: membersihkan rumah sewaan yang sudah kosong sejak empat tahun lalu, merapikan warung nasi dan kedai minum.
Hermanto, 52 tahun, sudah membuka lagi rumah makan padang. Meski belum penuh, rumah makan itu sudah mulai dikunjungi karyawan Toba Pulp, dan polisi yang menjaga pabrik. ”Kalau disuruh memilih, saya setuju Indorayon dibuka lagi,” kata bapak empat anak yang merantau dari Padang itu, yang selama Indorayon ditutup membuka rumah makan di Riau.

Untuk memikat warga setempat, pihak Toba Pulp telah berjanji akan menyisihkan satu persen dari penjualan bersihnya untuk pemberdayaan warga, program yang biasa diistilahkan sebagai community development. Sebagai modal awal, Toba Pulp memberikan Rp 5 miliar. Soal bagaimana struktur organisasi dan program kerja yayasan itu nantinya, belum ditentukan.

Tapi kenapa Toba Pulp begitu yakin pabriknya bakal diterima oleh masyarakat setempat? Sudah ada keputusan, Mei 2000, bila beroperasi kembali pabrik ini hanya akan membuat bubur kayu. Produk yang lain, serat rayon, ditiadakan. Menurut pihak Toba Pulp, produksi rayon, bukan pulp, penyebab utama pencemaran lingkungan.

Inilah sebenarnya persoalannya: jaminan untuk itu semua belum jelas. Studi para pakar lingkungan menyimpulkan, bau datang dari proses pembuatan bubur kayu atau pulp itu. Mana yang benar? Tak begitu sulit menjawab pertanyaan tersebut. Bau dan kerusakan lingkungan sudah terjadi sejak pabrik beroperasi, 1988, ketika masih hanya membuat pulp. Serat rayon untuk tekstil, baru diproduksi oleh Indorayon pada 1996.

Yang pasti, Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, sebuah organisasi nonpemerintah yang punya gaung internasional, tetap menolak dioperasikannya pabrik tanpa syarat-syarat berat. Yakni, pabrik tak akan merugikan masyarakat di lingkungannya, materiil maupun nonmateriil. Dulu, ketika pabrik hendak dioperasikan, Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim dan Menteri Perindustrian A.R. Soehoed menolak karena pasti lingkungan di tepi Sungai Asahan itu akan tercemar. Emil mengusulkan lokasi dipindah ke Kula Langsa, daerah pantai, karena risiko perusakan lingkungannya lebih kecil. Tapi, di zaman itu, ada semacam mantera yang ibaratnya bisa meruntuhkan gunung dan mengeringkan laut: ”Bapak presiden sudah setuju.” Maka berputarlah mesin-mesin pembuat bubur nan tak sedap itu.

Penulis : Andrianto Soekarnen, Febry Mahimza (Porsea), dan Dedy Ardiansyah (Medan)
Sumber : Majalah Trust

This entry was posted in Media Clipping, Sosor Ladang - Porsea and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s