Bau Busuk Toba Pulp Lestari

Sebuah alat berat memindahkan batang-batang pohon jenis ekaliptus untuk di angkut menuju pabrik pengolahan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang dulunya Indorayon di sebuah kawasan HPH, Parapat, Kabupaten Toba Samosir, Sumut, beberapa waktu lalu. Ribuan ton kayu jenis ecaliptus setiap harinya ditebang dari sejumlah kawasan HPH di sekitar Danau Toba dan selanjutnya diolah menjadi kertas. Aksi pro dan kontra beroperasinya pabrik tersebut terus berlangsung sejak beroperasi kembali pada Maret 2003 lalu

Pertentangan antara pihak industri dan pemerhati lingkungan seolah tak pernah ada habisnya. Pabrik pulp PT Toba Pulp Lestari (TPL) —dulu dikenal dengan Indorayon—lagi-lagi dituding melakukan kebohongan publik. Perusahaan yang sudah mulai beroperasi pada April 2003 lalu mengajukan laporan teknis ihwal produksi zat toksik yang dihasilkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan tersebut diserahkan pada Komisi VIII DPR pada awal Agustus silam.

Ternyata laporan yang dibuat TPL atas penelitian di laboratorium Sucofindo Medan tersebut terdapat banyak kejanggalan.”Bagi orang awam yang tidak paham bahasa teknis kimia tentu sepintas laporan ini baik-baik saja. Tapi kalau diamati lebih jauh, banyak kejanggalan,” ujar Firman Manurung, ahli kimia senior yang sudah mengikuti kasus TPL sejak 1998 kepada pers di Jakarta, akhir pekan silam.

Manurung yang lulusan University of Malaya, Malaysia ini memaparkan, sejak kasus TPL marak diangkat ke permukaan memang sudah banyak kebohongan publik yang dilakukannya. Ini terbukti dari betapa tertutupnya pihak TPL terhadap pihak luar. Setiap kali Manurung berkunjung ke pabrik itu ia tidak pernah diperkenankan melihat ”isi perut” pabrik. Ini sangat berbeda dengan pabrik pulp lain seperti PT Tanjung Enik Lestari yang berada di Sumatera Selatan.

Dalam laporan teknis tentang kandungan gas beracun yang dihasilkan TPL hanya dibahas konsentrasi zat SO2 dan NO2 di udara ambien serta emisi pabrik. Udara ambien adalah udara yang kita hirup di sekitar kita. Sedangkan emisi merupakan limbah gas yang langsung keluar dari peralatan. Yang unik, level SO2 pada udara ambien di daerah Lumban Sirait yang berjarak empat kilometer dari pabrik menunjukkan 11,17 mikrogram per meter kubik. Namun pada emisi peralatan recovery boiler hanya dilaporkan terdapat 2,9 saja.

Konsentrasi SO2 dan NO2 di udara ambien setelah pabrik beroperasi pada 23-25 Mei 2003 rata-rata lebih tinggi dari konsentrasi gas-gas ini dalam emisi berbagai peralatan pabrik. Hal ini menimbulkan pertanyaan, dari mana datangnya gas-gas tersebut ke udara ambien sekitar pabrik?

”Apa mungkin kandungan gas pada jarak yang lebih jauh menjadi lebih banyak ketimbang pada peralatan sumbernya sendiri,” papar Manurung. Keganjilan lain juga bisa ditemui pada laporan mengenai konsentrasi SO2 dalam emisi peralatan scrubbing inlet dan outlet. Di laporan yang dibuat pada analisis 12-15 Mei 2003 saat pabrik beroperasi ditulis SO2 yang masuk (inlet) adalah 0.6 dan yang keluar (outlet) tetap 0,6. Padahal semestinya scrubbing berfungsi sebagai penyaring zat beracun. Jadi janggal kalau angka yang ditunjukkan tetap sama.

Selain gas SO2 dan NO2 tersebut, dilaporkan pula konsentrasi polutan lain, yakni H2S dan metilmerkaptan (MMK) yang menjadi sumber bau. Disebut dalam laporan emisi pabrik sewaktu beroperasi tanggal 12-13 Mei 2003 bahwa tidak terapat kandungan MMK pada semua peralatan pabrik. Tentu saja ini sangat disangsikan karena pada sekitar pabrik jelas tercium bau tidak sedap. Bau ini mencapai jarak 2,5 kilomter dari lokasi pabrik. Bahkan sesekali juga tercium hingga kota Balige, 20 kilometer dari Porsea.

Limbah Pemutih
Lebih jauh Manurung juga mengamati zat toksik limbah cair yang dihasilkan TPL. Zat beracun seperti komponen AOX yang terkandung dalam limbah cair telah dibuang begitu saja ke sungai Asahan. Limbah ini sebagian besar adalah logam berat yang terus terakumulasi selama pabrik masih beroperasi.

AOX terbentuk dalam pemutihan yang menggunakan klorin atau senyawanya. Sekalipun AOX terbentuk dalam jumlah sangat kecil dam tidak signifikan, tapi karena sifatnya yang akumulatif maka komponen AOX setelah bertahun-tahun dapat mengumpul hingga mencapai tingkat berbahaya.

Sementara limbah padat dari TPL berasal dari sedimen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pengalaman di negara industri menunjukkan bahwa sebagian dari landfill dan bekas tapak pabrik yang telah ditinggalkan puluhan tahun sebelumnya ternyata melepaskan zat-zat beracun secara perlahan ke dalam tanah. Sebagian zat beracun timbul ke permukaan dan meracuni pemukiman dan daerah pertanian. Oleh sebab itu limbah padat yang dibuang ke landfill perlu dipantau terhadap zat beracun. Namun laporan TPL tidak pernah menyebut bahwa ini pernah dilakukan. Dan yang lucu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) maupun DPR menganggapnya normal-normal saja.

”Masalah polusi di negara kita selalu dianggap biasa saja seperti halnya kemacetan lalu lintas. Entah itu polusi air, udara atau apa pun, tidak pernah dianggap signifikan. Padahal itu semua berakhir pada kerusakan lingkungan seperti sungai dan udara yang langsung berhubungan dengan manusia,” komentar Longgena Ginting, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional dalam kesempatan serupa.

Sejak TPL beroperasi di Porsea, Sumatera Utara, muncul pelbagai keluhan warga setempat. Setiap hari mereka harus menghirup udara berbau tidak sedap. Lebih dari itu, ikan-ikan di sungai sekitar banyak yang mati yang diikuti dengan hewan ternak lain. Panen mereka juga mengalami kegagalan akibat tanah setempat dicemari air yang mengandung zat berbahaya. Yang mengenaskan, sebagian besar penduduk di Porsea menderita penyakit gangguan pernapasan, gangguan mata dan pencernaan. Manurung menyatakan, rata-rata warga yang tinggal dekat pabrik punya risiko gangguan kesehatan tujuh kali lipat daripada yang tidak.

Longgena menyerukan bahwa pihak KLH dan DPR semestinya melakukan verifikasi terhadap semua laporan yang disampaikan TPL. KLH memang pernah melakukan analisis pada udara ambien namun hanya pada saat pabrik belum beroperasi. ”Sebaiknya KLH dan DPR tidak percaya begitu saja pada laporan yang diberikan TPL, melainkan mereka juga harus ikut membuat analisis sendiri, ” demikian Longgena.

Bantahan
Sementara itu Satrio Hutomo, Manajer Humas TPL ketika dihubungi SH dalam kesempatan berbeda menjelaskan bahwa pihaknya memang selalu membuat laporan ke DPR setiap trisemester. Laporan yang dibuat Juni kemarin merupakan hasil pertama sejak mereka beroperasi kembali. . Ketika dikonfirmasi tentang keganjilan dalam laporan TPL kepada DPR, Tommy, panggilan akrab Satrio berkilah, ”Memang sejak dulu Walhi kerap menuduh kami yang tidak-tidak. Yang jelas laporan itu dibuat oleh Sucofindo, pihak yang independen. Jadi kalau menuduh laporan itu bohong maka mereka sama saja menuduh Sucofindo berbohong,” ujar Tommy. Lagipula semua hasil penelitian yang dilakukan Sucofindo bersifat apa adanya tanpa ada rekayasa sedikit pun. Kalaupun ada kejanggalan barangkali memang begitulah adanya, bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan.

Tommy juga keberatan kalau keberadaan TPL di Porsea selalu dikaitkan dengan penurunan hasil ternak dan pertanian. Sebab menurut beberapa sumber justru selama 3 tahun terakhir terjadi peningkatan produktivias pertanian pangan dan perikanan di Toba Samosir (Tobasa). Ini bisa dilihat dari surat bupati Tobasa kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

(SH/mery magdalena)

Sumber : Sinar Harapan

This entry was posted in Media Clipping and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s